Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo mencatat capaian positif dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terbaru, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian PU mencapai 89,76 atau masuk kategori sangat baik, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Ia merinci perjalanan IKM Kementerian PU dalam lima tahun terakhir: 78,25 pada 2021, meningkat menjadi 83,59 pada 2022, lalu 86,18 pada 2023. Angka itu terus merangkak naik menjadi 88,22 pada 2024, sebelum mencapai puncaknya di 89,76 pada 2025.
Siapa Saja Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian PU?
Sebanyak 635 responden dilibatkan dalam survei ini, disusun secara representatif dari 50 UPT/Balai yang tersebar di 5 unit organisasi: Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan responden yang luas ini membuat hasil survei dianggap mencerminkan kondisi pelayanan publik yang sesungguhnya di kementerian pimpinan Menteri Dody Hanggodo tersebut. Proses pengambilan data berlangsung sejak 15 September hingga 5 Oktober 2025, memakai formula Krejcie and Morgan.
Triono menambahkan, dari total responden, 68 persen laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia 31–40 tahun menjadi yang terbanyak (30 persen), disusul usia 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Adapun usia 26–30 tahun mencapai 17 persen, sementara responden di bawah 25 tahun sebesar 13 persen.
Dari sisi pendidikan, lulusan S-1 mendominasi dengan 62 persen, diikuti S-2 (17 persen), SMA/SMK (12 persen), D-3/D-4 (6 persen), dan kategori lainnya 3 persen.
Tiga unsur pelayanan dengan skor tertinggi dalam survei ini adalah prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang perlu dibenahi meliputi produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menjelaskan, Kementerian PU juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," ujarnya.
Merespons capaian tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta jajaran Kementerian PU tetap waspada dan tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ke depan, Trubus berharap Menteri Dody Hanggodo terus memperkuat pengawasan internal serta mewujudkan tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkas Trubus.
Baca juga: Menteri Dody Bantah Gunakan Jet Pribadi, Tegaskan Pesawat Negara untuk Kerja ke Timur.