Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan sebanyak tiga juta UMKM kini terdaftar di Sulsel dan meminta Komisi VII DPR RI memberi intervensi bantuan bagi pelaku usaha daerah. Permintaan itu disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar. Pemprov Sulsel menyiapkan platform lokapasar Bajubodo.com sebagai kanal pemasaran gratis bagi UMKM.
MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan jumlah UMKM terdaftar di Sulsel telah mencapai sekitar tiga juta. Angka itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Menurut Gubernur, jumlah tersebut mencerminkan besarnya potensi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah itu. Namun ia menilai pembinaan yang dijalankan Pemprov Sulsel selama ini belum sebanding dengan laju pertumbuhan pelaku usaha baru.
Fasilitasi Sertifikasi hingga Bantuan Peralatan Usaha
Pemprov Sulsel menjalankan sejumlah program pembinaan bagi UMKM, mulai dari fasilitasi sertifikasi produk hingga peningkatan kualitas kemasan. Bantuan peralatan usaha juga disalurkan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
"Sulawesi Selatan memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Saat ini, sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulsel," ujar Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Meski begitu, Gubernur menilai cakupan program yang ada belum menjangkau seluruh kebutuhan pelaku usaha. Ia lantas meminta Komisi VII DPR RI turut memberi dukungan.
"Karena itu, kami meminta adanya intervensi dan bantuan untuk UMKM masyarakat kami," ungkapnya.
Bajubodo.com Jadi Kanal Pemasaran Gratis
Untuk memperluas akses pasar, Pemprov Sulsel mengembangkan platform lokapasar lokal bernama Bajubodo.com. Platform itu bekerja lewat sistem katalog elektronik (e-katalog) dan bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya.
Gubernur berharap keberadaan platform tersebut diperkuat lewat standardisasi produk dan peningkatan kualitas barang UMKM. Perluasan akses pasar juga dinilai perlu agar produk Sulsel mampu bersaing.
"Kita ingin ada dukungan untuk daerah, termasuk bantuan terkait UMKM kita. Sulsel sebagai hub Indonesia Timur sudah sepantasnya memiliki platform dan standar yang dapat mendukung pengembangan UMKM," tegasnya.
Dua Jalur Bantuan yang Diusulkan ke Komisi VII
Dari pertemuan itu, setidaknya ada dua hal yang diminta Pemprov Sulsel ke pemerintah pusat. Pertama, intervensi langsung berupa bantuan bagi pelaku UMKM daerah. Kedua, penguatan platform lokapasar lewat standardisasi produk dan perluasan pasar.
Komisi VII DPR RI sendiri membidangi energi, riset, dan teknologi, sehingga kunjungan reses ini menjadi ruang penyampaian aspirasi daerah soal kebutuhan dukungan usaha kecil. Belum ada keterangan resmi dari anggota Komisi VII yang hadir mengenai tindak lanjut permintaan tersebut.
Pemprov Sulsel menyatakan akan terus mendorong UMKM daerah masuk ke rantai pasok yang lebih luas. Fasilitasi sertifikasi dan kemasan dinilai menjadi pintu awal agar produk lokal bisa menembus pasar di luar Sulawesi.
